4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menilai vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di bawah umur.
“Komnas HAM menilai bahwa vonis ini memberi pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi korban, bukan menutupi kejahatan yang dilakukan oleh aparat,” ujar Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/10/2025) dikutip dari ANTARA.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Selasa (21/10) menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara kepada Fajar, disertai denda sebesar Rp6 miliar dengan subsider satu tahun empat bulan kurungan. Selain itu, Fajar juga diwajibkan membayar restitusi senilai Rp359 juta kepada tiga korban.
Menurut Komnas HAM, putusan tersebut menunjukkan bahwa negara, melalui aparat penegak hukumnya, telah menjalankan tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Putusan tersebut, tutur Anis, sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM Nomor 357/PM.00/R/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang disampaikan kepada Kapolri, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Gubernur NTT, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam rekomendasi itu, Komnas HAM menekankan urgensi penegakan hukum profesional, transparan, dan berkeadilan bagi korban anak, serta tidak boleh ada impunitas bagi pelaku kekerasan seksual yang menyalahgunakan kewenangan sebagai aparat negara.
Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar adanya pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi, pendampingan psikologis, serta perlindungan keselamatan bagi korban dan keluarganya.
Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadarma disidang perdana
Komnas HAM mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT dan LPSK yang telah melindungi para korban anak selama proses hukum berlangsung.
“Komnas HAM berharap putusan ini menjadi praktik baik bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia bahwa jabatan dan pangkat tidak dapat menjadi tameng bagi pelaku pelanggaran HAM,” ujar Anis.
Lebih lanjut Komnas HAM menyerukan agar pemulihan psikologis dan sosial bagi para korban terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Halaman Selanjutnya
Di samping itu, Anis mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan aplikasi daring yang berpotensi dimanfaatkan untuk eksploitasi anak agar kejadian seperti dalam kasus eks Kapolres Ngada ini tidak terulang di kemudian hari.
