7 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI fraksi Golkar, Firnando H Ganinduto menyoroti maraknya peredaran beras oplosan dengan harga tinggi di pasaran. Ia menilai praktik ini sebagai bentuk kegagalan pengawasan dan potensi adanya kartel pangan.
Hal tersebut disampaikan Firnando dalam rapat Komisi VI DPR bersama Mendag Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.
"Mengapa praktik seperti ini bisa terjadi secara masif? Saya khawatir ada praktik kartel dalam rantai distribusi yang menyebabkan ini terjadi. Padahal, beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Konsumsi beras oplosan sangat membahayakan kesehatan masyarakat," ujar Firnando.
Beras yang tersimpan di Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog Karawang, Jawa Barat
Photo :
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Firnando mengaku mendapat banyak keluhan dari publik terkait beras oplosan. Pun, lanjut dia, data menunjukkan sebanyak 80 persen beras tak sesuai standar.
“Saya menerima banyak keluhan dari konstituen saya. Berdasarkan hasil sidak, 80 persen beras yang diperiksa ternyata oplosan. Bahkan Menteri Pertanian menyebut bahwa dalam 10 tahun terakhir, negara bisa merugi hingga Rp1.000 triliun," katanya.
Selain beras oplosan, ia juga menyoroti keberhasilan negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor. Firnando mengaku khawatir akan dampak kebijakan tarif impor meski berhasil diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen.
Hasil negosiasi itu disebut akan berdampak terhadap kedaulatan pangan. Di mana, kata Firnando, hasil negosiasi tarif impor itu bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
"Saya ingin menyampaikan kekhawatiran. Tarif impor barang dari Amerika menjadi nol persen, termasuk produk pangan. Apakah ini tidak bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan? Ini penting agar tidak terjadi kontradiksi kebijakan,” kata Firnando.
Meski demikian, Firnando mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi tarif impor tersebut. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan pencapaian besar dari Indonesia.
“Kami juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat khususnya Presiden Trump di mana tarif berhasil diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen, Ini capaian besar," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman membeberkan awal mula temuan praktik kecurangan berupa beras oplosan di Indonesia. Ia mengatakan adanya anomali harga beras berdasarkan pengamatan pemerintah.
Amran menjelaskan bahwa ada penurunan harga beras di tingkat petani atau penggilingan. Namun, justru terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu, 16 Juli 2025.
"Ini kami mencoba menganalisa karena ada anomali, dimana satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali," ujar Amran.
Halaman Selanjutnya
Hasil negosiasi itu disebut akan berdampak terhadap kedaulatan pangan. Di mana, kata Firnando, hasil negosiasi tarif impor itu bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
