3 hours ago
2
Lombok, VIVA – Seorang anggota DPRD NTB diduga menyuplai solar subsidi secara ilegal untuk operasi tambang ilegal di Kecamatan, Sekotong, Lombok Barat. Dugaan itu mencuat saat masyarakat menggelar dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD NTB di Ruang Pleno DPRD NTB, Senin, 4 Februari 2025.
Ketua Lombok Global Instutute (Logis), M. Fihiruddin mengatakan berdasarkan hasil penelusuran lembaganya dan masyarakat, ditemukan indikasi adanya oknum dewan yang bermain di tambang ilegal.
“Diduga ada oknum Anggota DPRD NTB yang terlibat sebagai pemasok solar bersubsidi di tambang Sekotong,” katanya.
Lokasi tambang di Sekotong Lombok Barat (Satria)
Photo :
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Dia mendesak agar DPRD NTB melalui Komisi IV untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyelidiki dugaan keterlibatan oknum dewan tersebut.
“Kami minta agar DPRD NTB membentuk Pansus menyelidiki keterlibatan oknum tersebut,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim mengatakan akan mengecek oknum anggota dewan yang disebut terlibat.
“Sah-sah saja teman-teman menduga. Nanti kita cek,” ujarnya.
Dia mengatakan akan mendiskusikan bersama internal Komisi IV terkait saran membentuk Pansus mengusut keterlibatan oknum dewan.
“Nanti kami bicarakan di internal komisi,” ujarnya.
Selain rekomendasi untuk membentuk Pansus, dalam hearing bersama sejumlah masyarakat, Komisi IV menemukan adanya indikasi keberadaan mafia tambang yang beroperasi di wilayah NTB seperti di Tambang Seloto Taliwang, Tambang Lantung Sumbawa, hingga Tambang Sekotong di Lombok Barat.
Masyarakat meminta agar Dinas ESDM NTB dapat membentuk Satgas untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah NTB.
Hamdan mengatakan akan melakukan pembahasan lagi bersama pihak-pihak terkait lainnya.
"Kita dorong ESDM punya data itu. Setelah ada data Peti, baru kita dorong pembentukan satgas tambang itu," ujarnya.
"Pembahasan pansus ini kita akan bikin time line, kita akan panggil lagi semua yang hadir hari ini ke komisi IV. Biar Peti yang jadi masalah ini rapi," ujar H
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan akan mendiskusikan bersama internal Komisi IV terkait saran membentuk Pansus mengusut keterlibatan oknum dewan.
