Apa Itu PP Tunas? Program yang Baru Diikuti Roblox Ini Mendadak Jadi Sorotan

• 

• Lifestyle

• Games

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:00 WIB

Jakarta, VIVA – Nama PP Tunas belakangan ramai diperbincangkan setelah platform game global Roblox dikabarkan ikut bergabung dalam program tersebut. Kehadiran perusahaan teknologi besar itu langsung memicu rasa penasaran publik, terutama mengenai apa sebenarnya PP Tunas dan mengapa program ini dianggap penting.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS atau Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Aturan ini hadir sebagai respons atas meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak saat menggunakan internet dan platform digital.

Melalui buku sosialisasi “Sekilas Tentang PP TUNAS” yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menegaskan bahwa ruang digital harus menjadi tempat yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

PP TUNAS sendiri resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi pengguna usia anak.

Perkembangan teknologi membuat anak-anak kini semakin akrab dengan internet sejak usia dini. Aktivitas seperti bermain game online, menggunakan media sosial, menonton video, hingga belajar daring sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun di balik kemudahan tersebut, pemerintah menilai ada berbagai ancaman serius yang perlu diwaspadai. Mulai dari paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi digital, kecanduan internet, hingga kebocoran data pribadi anak.

Karena itu, PP TUNAS hadir untuk memastikan platform digital tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan anak-anak di dunia maya.

Dalam aturan baru tersebut, penyelenggara sistem elektronik atau platform digital diwajibkan menerapkan perlindungan khusus bagi anak.

Beberapa langkah yang mulai diterapkan antara lain:

1. verifikasi usia pengguna,
2. pembatasan akses konten tertentu,
3. pengawasan aktivitas digital anak,
4. pengaturan fitur komunikasi,
5. hingga penyediaan kontrol orang tua atau parental control.

Pemerintah juga menekankan bahwa platform digital harus mampu membedakan layanan berdasarkan kelompok usia pengguna agar anak tidak mendapatkan akses yang sama dengan orang dewasa.

Kebijakan ini mulai diterapkan pada berbagai layanan populer seperti media sosial, platform video, hingga game online.