Banggar DPR Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp174 Triliun pada 2027, Ini Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:30 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2027. Meski demikian, ia memastikan pengurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak terhadap kualitas layanan maupun manfaat yang diterima masyarakat.

Said menyebut alokasi anggaran MBG tahun depan diperkirakan berada di angka Rp174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran program yang dialokasikan pada 2026 sebesar Rp268 triliun.

"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan pelaksanaan program di lapangan, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi.

Kebutuhan SPPG Dinilai Tidak Sebanyak Perencanaan Awal

Said menjelaskan salah satu alasan turunnya anggaran adalah karena jumlah SPPG yang dibutuhkan tidak sebanyak target awal.

Ia menyebut perencanaan sebelumnya mencapai sekitar 27 ribu titik SPPG. Namun setelah dilakukan penghitungan, kebutuhan riil diperkirakan hanya sekitar 21 ribu titik.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah dinilai tetap mampu melayani puluhan juta penerima manfaat tanpa harus mengalokasikan anggaran yang terlalu besar.

"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujarnya.

Selain menyasar siswa sekolah, program MBG juga diperuntukkan bagi kelompok lain seperti ibu hamil serta penanganan stunting yang mendapat dukungan dari anggaran sektor kesehatan.

Kualitas Program Dipastikan Tetap Terjaga

Said menegaskan penurunan anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan tata kelola program berjalan baik sehingga bantuan gizi yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan agar besaran anggaran tidak selalu dijadikan ukuran utama keberhasilan program.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," kata Said.