Bea Cukai Jakarta Perketat Pengawasan Peredaran Jam Tangan Mewah

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:48 WIB

Jakarta, VIVA – Kantor Wilayah Bea dan Cukai (BC) Jakarta melakukan kegiatan pengawasan peredaran barang mewah impor. Kini, tindakan pengawasan dilakukan dengan memeriksa sejumlah gerai atau butik perdagangan jam tangan mewah di beberapa wilayah Jakarta. 

Adapun, pengawasan dilakukan terhadap peredaran barang mewah impor, khususnya jam tangan bernilai tinggi agar sesuai dengan prosedur administrasi kepabeanan dan perpajakan.

Kepala Seksi Penindakan Bea Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristiyanto menjelaskan pihaknya mendapatkan data tentang adanya pengiriman jam tangan dari luar negeri tanpa melalui mekanisme kepabeanan yang berlaku.

“Fokus kami pada barang-barang bernilai tinggi seperti jam tangan mewah yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia, terutama yang belum diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam dokumen impor,” kata Siswo di Kawasan SCBD, Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.

Menurut dia, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang mewah yang dijual telah memenuhi kewajiban kepabeanan, termasuk pelaporan impor serta pembayaran bea masuk dan pajak.

"Kegiatan ini tidak ada penyegelan. Kami hanya memastikan barang yang ada di toko sesuai dengan dokumen. Jika ada yang belum terverifikasi, kami komunikasikan kepada pengusaha untuk memberikan klarifikasi," ujarnya.

Kata dia, pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan yang kelima kalinya. Sebelumnya, DJBC Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan dan penelitian administratif di sejumlah toko antara lain Tiffany&CO, dan Bening Luxury.

Dari sudut pandang kepabeanan, kata Siswo, barang impor yang bermasalah dan beredar di pasaran ini termasuk barang ilegal. Hal tersebut berpotensi untuk dibawa ke ranah pidana. 

Namun, lanjut dia, langkah penegakan hukum yang diambil saat ini masih mengedepankan pendekatan administratif.

“Kami lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban administrasi seperti pembayaran bea masuk dan pajak impor agar perusahaan lebih patuh terhadap aturan kepabeanan,” tegas dia.

Oleh karena itu, Siswo mengimbau para pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan agar segera berkoordinasi dengan Kanwil DJBC Jakarta sebelum dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut. 

Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 74 Ayat (1) dan/atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.