2 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Pemerintahan Vietnam dan Indonesia tengah melakukan langkah efisiensi anggaran dengan pendekatan yang berbeda.
Vietnam memilih memangkas jumlah kementerian dan pegawai negeri, sementara Indonesia menekan belanja perjalanan dinas luar negeri guna mengalokasikan anggaran untuk program prioritas.
Di Indonesia, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan sebesar Rp50,5 triliun dalam dana transfer ke daerah (TKD) dan total pemangkasan APBN hingga Rp306,6 triliun.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Salah satu bentuk efisiensi yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai kementerian/lembaga. Bahkan, ia menyatakan bahwa pejabat yang tidak memiliki agenda penting tidak perlu melakukan perjalanan luar negeri selama lima tahun ke depan.
"Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas," ujar Prabowo dalam Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, pada Senin 10 Februari 2025.
Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis serta rencana perbaikan 330.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Ilustrasi bendera Vietnam.
Sementara itu, Vietnam mengambil langkah berbeda dengan memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dan mengurangi miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Reformasi ini mencakup pengurangan jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, serta pemberhentian atau tawaran pensiun dini kepada sekitar 100 ribu pegawai negeri.
Langkah drastis ini disebut-sebut terinspirasi dari kebijakan serupa yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menekan birokrasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk layanan sipil, media, kepolisian, dan militer.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten.
Dengan strategi efisiensi anggaran yang berbeda, baik Vietnam maupun Indonesia menunjukkan komitmen untuk menata kembali belanja negara demi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional.
Halaman Selanjutnya
Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis serta rencana perbaikan 330.000 sekolah di seluruh Indonesia.
