Chatib Basri Buka Suara Soal Kabar Bakal Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

• 

• Bisnis

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:13 WIB

Jakarta, VIVA – Ekonom senior yang juga Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, memberikan tanggapan soal kabar bahwa dirinya bakal dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Saat ditemui usai acara Grab Business Forum di kawasan Sudirman, Jakarta, Chatib hanya menjawab singkat bahwa dirinya justru tidak tahu mengenai hal itu.

"Enggak tahu saya," kata Chatib sambil bergegas masuk ke mobilnya, Selasa, 9 Juni 2026.

Sebelumnya, saat menjadi pembicara di acara Grab Business Forum tersebut, Chatib mengatakan bahwa meskipun kinerjanya cukup fundamental dalam mengurus keuangan negara, namun sebenarnya secara teknis tugas sebagai Menteri Keuangan itu terbilang sederhana atau gampang.

Dia menjelaskan, dalam kompleksitas neraca keuangan, terdapat tiga instrumen strategis utama yang dapat dijadikan pilihan bagi seorang Menteri Keuangan.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam," ujarnya.

"Sesimpel itu. Karena ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," ujarnya.

Meski demikian, Chatib menegaskan bahwa implementasi ketiga instrumen tersebut memang tidak sesederhana yang dibayangkan, utamanya dalam kondisi perekonomian seperti saat ini.

Sebab, mendongkrak pendapatan negara dengan menaikkan pajak, menurutnya sama sekali bukan opsi yang bijak. Karena hal itu justru bisa melemahkan daya beli masyarakat.

Namun, ternyata pilihan untuk menambah utang diakuinya juga sangat berisiko, khususnya di tengah tingginya suku bunga global yang juga mendongkrak biaya dana (cost of fund) seperti yang terjadi saat ini.

Karenanya, di tengah jalan buntu itu, Chatib berharap bahwa pemerintah bisa merasionalisasi anggaran secara progresif. Termasuk misalnya dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran, atau bahkan yang tidak terlalu berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Sehingga, menurutnya upaya ini terbilang lebih realistis, demi menyehatkan kondisi fiskal namun tanpa perlu membuat struktur utang makin terbebani dalam jangka panjang.

"Lalu, apa dalam situasi ini pajak harus dinaikkan, atau misalnya utang ditambah? Karena kalau mau pinjam atau mau ngutang itu, sekarang ini cost of fund-nya sudah sangat mahal," ujarnya.