DeepSeek sedang Dikaji

Jakarta, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sedang mengkaji manfaat dan potensi ancaman yang dapat dihadirkan oleh model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) buatan DeepSeek, perangkat lunak AI dari China.

"Apakah memang benar menjadi suatu ancaman seperti itu, atau mungkin sebenarnya kita enggak tahu ada masalah apa antara DeepSeek dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi, ke depan, kami mencoba lebih hati-hati lagi dan lebih mempelajari lagi apa yang harus kami lakukan," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemenkomdigi, Oki Suryowahono, di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Ia menyatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam merespons maraknya penggunaan model AI DeepSeek.

Kemenkomdigi, menurutnya, tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu mengkaji manfaat dan potensi ancaman dari pemanfaatan model kecerdasan buatan tersebut bagi pengguna.

Aplikasi DeepSeek merupakan chatbot yang didukung oleh model V3 buatan China. DeepSeek menyediakan layanan sebagaimana yang dihadirkan oleh ChatGPT dari OpenAI.

Pengguna dapat menggunakan aplikasi DeepSeek untuk menganalisis berkas, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan informasi dari web.

Aplikasi gratis ini juga memungkinkan pengguna mengunggah berkas dan menyinkronkan riwayat obrolan di seluruh perangkat.

Popularitas DeepSeek baru-baru ini meningkat. Aplikasi tersebut menempati posisi teratas di App Store dan Play Store. Namun, muncul kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi pengguna aplikasi tersebut.

DeepSeek menghimpun dan menyimpan data di server mereka yang berada di China, menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan datanya bocor ke Pemerintah China.

Hal itu mendorong sejumlah negara dan perusahaan memblokir akses ke aplikasi DeepSeek.

Tiga tantangan

Bukan itu saja. Oki juga memaparkan langkah-langkah strategis guna mencegah ancaman penyalahgunaan teknologi AI.

"AI selalu menjadi dua sisi mata uang, bukan hanya tentang alat penyimpanan data, tapi sebagai manusia menurut saya ini ada hubungannya dengan privasi, hak asasi, dan masa depan kita," jelasnya.

Ia memaparkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi manusia seiring dengan berkembangnya teknologi AI saat ini. Pertama, AI dinilai berkaitan dengan isu hak asasi manusia (HAM).

Apabila disalahgunakan, teknologi berbasis AI seperti alat pemindai wajah dan deepfake berpotensi digunakan untuk memantau, mengontrol, hingga menindas manusia.

Kedua, penyalahgunaan AI juga dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta, mengingat kemampuan teknologi tersebut dalam menciptakan konten baru memanfaatkan berbagai konten yang telah ada sebelumnya.

Ketiga, AI juga dapat disalahgunakan untuk mencuri data serta melakukan kejahatan siber yang merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu, Oki memaparkan sejumlah strategi yang dilakukan Kemenkomdigi dalam mencegah hal-hal tersebut.

Kemenkomdigi memperkuat pendekatan berbasis etika dalam pemanfaatan teknologi AI. Hal itu didukung oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Langkah berikutnya adalah pembangunan infrastruktur bidang digital yang lebih merata di mana ia menyoroti masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia Timur, terutama di daerah terpencil.

Kemudian, peningkatan literasi dan kemampuan talenta digital Indonesia salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship guna menciptakan sumber daya manusia berdaya saing global.

Terakhir, mendorong dan memfasilitasi integrasi teknologi AI dengan berbagai sektor strategis seperti perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan agar berjalan lebih efisien.