DPR Dorong Penguatan Perlindungan bagi Komoditas Strategis Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:31 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap komoditas strategis nasional, termasuk sektor pertembakauan, agar tetap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja.

Menurut Firman, keberadaan regulasi yang memberikan kepastian usaha menjadi faktor penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Sebab, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk mempertahankan maupun mengembangkan investasinya di Indonesia.

“Saya khawatir para pelaku usaha justru akan tersisihkan. Kalau investasi di Indonesia sudah tidak nyaman, kenapa tidak alihkan ke negara lain?” ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu, 3 Juni 2026.

Firman mencontohkan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini menjadi salah satu sektor dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Selain memberikan pemasukan melalui cukai, sektor tersebut juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari petani hingga industri pengolahan.

Ia menyebut penerimaan negara dari cukai hasil tembakau pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp216 triliun. Namun demikian, menurut dia, sektor tersebut masih memerlukan perhatian lebih, termasuk terhadap kesejahteraan petani tembakau.

“Berapa besar serapan tenaga kerja yang dihasilkan sektor ini? Berapa besar penerimaan negara dari cukai rokok setiap tahunnya? Tahun 2024 saja penerimaan cukai mencapai sekitar Rp216 triliun. Tetapi sampai sekarang program-program di sektor pertanian nyaris tidak memberikan ruang untuk menyentuh kepentingan petani tembakau,” katanya.

Lebih lanjut, Firman menilai perlindungan terhadap petani maupun sektor strategis nasional perlu terus diperkuat, baik melalui regulasi maupun kepastian hukum. Menurutnya, sektor yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara sudah semestinya memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai.

“Tidak ada perlindungan, baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Bahkan saya tegaskan, jangan sampai pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani. Pemerintah juga harus memastikan petani kita bisa lebih produktif dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tutur dia.

Firman juga mendorong adanya evaluasi terhadap berbagai regulasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi komoditas strategis nasional. Ia menilai Indonesia masih perlu memperkuat payung hukum untuk sektor-sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian.