DSI Diminta Harus Mampu Beri Nilai Tambah terhadap Industri Sawit

• 

• Bisnis

Senin, 22 Juni 2026 - 20:42 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan   Tengah, Kobar Sembiring menilai keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus memperkuat tata niaga sawit nasional demi menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa dan di tingkat global.
 
Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional. Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang.
 
“DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit, maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Juni 2026.

Mansuetus Darto menegaskan bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi, dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada. 

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.
 
“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Kobar Sembiring menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. 

“Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat. Karena itu, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani, maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat,” katanya.
 
Di sisi lain, keduanya mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional. Namun, menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri.