Dukung Pertumbuhan Bisnis Penerbangan RI, INACA Tekankan Perlunya Kebijakan Responsif Pemerintah

• 

• Bisnis

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:02 WIB

Jakarta, VIVA – Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menggelar Rapat Umum Anggota (RUA), yang membahas sejumlah hal termasuk soal sejumlah tekanan bagi industri penerbangan hari ini.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja menjelaskan, sejumlah tekanan itu antara lain adanya krisis geopolitik global, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina.

Dia mengakui, krisis geopolitik tersebut membuat harga bahan bakar termasuk avtur sangat tinggi, melonjaknya nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah, yang menyebabkan beberapa rute internasional sempat ditutup sehingga mengganggu bisnis maskapai penerbangan

"Oleh karena itu, diperlukan relaksasi dan kebijakan yang responsif agar industri penerbangan nasional dapat terus tumbuh dan berkembang, serta tetap memberikan multiplier effect yang besar bagi sektor lainnya," kata Denon dalam keterangannya, Kamis, 9 Juli 2026.

Terkait hal tersebut, Denon pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, yang selama ini telah membantu industri penerbangan dengan menerbitkan berbagai aturan dan kebijakan yang responsif.

"Kebijakan itu kami perlukan tidak saja untuk menjaga agar industri, baik maskapai berjadwal, tidak berjadwal maupun kargo ini, tetap bisa berjalan sehat dan berkembang," kata Denon.

"Tapi juga untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan multiplier effect kepada sektor lain,” ujarnya.

Menurut Denon, selama ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang responsif terhadap industri penerbangan. Misalnya seperti kebijakan terkait fuel surcharge yang disesuaikan dengan fluktuasi harga bahan bakar pesawat (avtur) dari Kementerian Perhubungan.

Lalu ada pula penurunan harga tiket melalui free PPN tiket, PJP4U, dan PJP2U (Airport Service Charge), serta pemberian skema khusus untuk penghapusan bea masuk sparepart pesawat dari Kementerian Perindustrian.

“Dengan adanya kebijakan yang responsif tersebut, tantangan-tantangan yang dihadapi industri penerbangan dapat diolah menjadi peluang. Demikian pula peluang yang ada dapat diwujudkan untuk kepentingan bersama,” kata Denon.

Karenanya, INACA berharap kebijakan yang responsif tersebut dapat menjadikan kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik antar stakeholder terkait penerbangan nasional. 

"Bukan hanya maskapai dengan maskapai, tapi juga dengan pengelola bandara, penyuplai avtur, jasa groundhandling, MRO, hingga dengan otoritas penerbangan (pemerintah) seperti Kementerian Perhubungan dan kementerian serta lembaga lainnya seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Bank Indonesia," ujarnya.