Dunia Ramai-ramai Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza

• 

• Berita

• Dunia

Kamis, 6 Februari 2025 - 12:58 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 4 Februari 2025 mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang menjadi korban perang setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain. Trump juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi di Gaza.

Hal itu disampaikan Trump saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pengumuman tersebut menyusul usulan Trump sebelumnya yang menyebut ingin memindahkan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir dan negara Arab lainnya.

Apa yang disampaikan Trump itu menuai penolakan dari sejumlah negara di dunia. Berikut beberapa negara yang menolak usul Trump untuk ambil alih gaza:

Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina di sana ke tempat lain.

"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami, kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

"Usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," kata dia, menambahkan.

China

Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintahnya menentang/menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa.

"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu

"China selama ini percaya bahwa 'warga Palestina memerintah Palestina' adalah prinsip dasar pemerintahan pascakonflik Gaza," tambah Lin Jian.

"China sangat tegas dalam prinsip bahwa Palestina memerintah Palestina. Jadi kami menentang pemindahan paksa yang menargetkan orang-orang di Gaza dan kami juga berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan gencatan senjata sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara," tegas Lin Jian.

Jerman

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengkritik keras rencana Presiden AS Donald Trump "menguasai Jalur Gaza" dan merelokasi penduduk di wilayah kantong Palestina itu secara permanen ke negara lain.

Berbicara kepada media Jerman sebelum bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Steinmeier mengatakan dia hanya menemui “kekecewaan, banyak kekhawatiran, dan dalam beberapa kasus, kemarahan yang nyata” terhadap rencana Trump itu.

Dia menegaskan bahwa setiap solusi berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina harus menjamin "keamanan bagi Israel dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina."

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kembali "penolakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, maupun upaya mengusir warga Palestina dari tanah mereka."

Yordania

Sementara itu, Raja Yordania Abdullah memperingatkan bahaya upaya pemindahan warga Palestina seraya menegaskan bahwa "setiap solusi tidak boleh mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania maupun kawasan."

Ia juga menekankan pentingnya "meningkatkan upaya Arab mendukung keteguhan warga Palestina di tanah mereka, menjaga gencatan senjata di Gaza, dan memperkuat respons kemanusiaan di wilayah tersebut."

Mesir

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyoroti urgensi mempercepat proyek pemulihan di Gaza, memastikan distribusi bantuan, dan membersihkan puing-puing tanpa merelokasi penduduk Palestina dari wilayah mereka.

Oman

Kementerian Luar Negeri Oman menegaskan "sikap tegasnya serta penolakan mutlak terhadap segala upaya untuk merelokasi warga Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki," serta menekankan pentingnya "menghormati hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di tanah mereka."

Oman menegaskan bahwa setiap rencana yang bertujuan untuk merelokasi warga Palestina dari tanah air mereka "merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, serta menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan."

Uni Emirat Arab

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) juga menegaskan "penolakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak Palestina yang tak dapat dicabut, termasuk segala upaya pemindahan paksa," serta kembali menekankan "pentingnya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas kawasan dan merusak peluang perdamaian serta koeksistensi."