Eks Pejabat Kemenhub Patok Fee 5% ke Pemenang Proyek Perlintasan Kereta Sebidang di Jawa-Sumatera

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 7 September 2026 - 14:07 WIB

Jakarta, VIVA – Pejabat pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diduga mematok commitment fee lima persen kepada perusahan yang dimenangkan dalam proyek pekerjaan perlintasan kereta sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.

Tarif lima persen dari nilai kontrak pengadaan disampaikan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terhadap PT KA Properti Manajemen (KAPM) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin 7 September. Dalam persidangan perkara ini, terdakwa diwakili pengurus korporasi. 

Perkara yang mendera anak usaha plat merah perkeretaapian ini merupakan 'getah' atas perbuatan rasuah Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama tahun 2022. Kasus hukum yang yang menjerat Yosep Ibrahim sebelumnya telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap. 

Dalam konstruksi perkara yang diuraikan Jaksa dalam surat dakwaan, permintaan fee 5 persen disampaikan Harno dalam pertemuan di Kantor Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemhub pada Desember tahun 2021. Yoseph beserta jajarannya menghadiri pertemuan tersebut. 

"Dalam pertemuan tersebut, Harno Trimadi menyampaikan adanya commitment fee yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebesar 5 % dari nilai kontrak pekerjaan supaya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera TA.2022," ucap Jaksa KPK. 

Sejatinya, Yoseph Dkk melakukan pertemuan itu untuk menagih pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan rel kereta api akibat terjadi bencana banjir di lemah abang dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tahun 2021. Yoseph menagih lantaran pekerjaan senilai Rp 5,2 miliar itu menggunakan anggaran perusahaan terlebih dahulu.

"Namun sampai menjelang tahun 2021 berakhir Direktorat Prasarana Perkertaapian Kemenhub tidak juga melunasinya," ungkap Jaksa. 

Disinyalir sebagai upaya penggantinya, Harno justru menginformasikan pada tahun 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera. Harno juga iming-iming pekerjaan itu akan diberikan. 

"Dengan tujuan agar terdakwa memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan di lingkungan DJKA," kata Jaksa.