Fahira Idris Minta Pramono Perhatikan Lima Hal Ini Sebelum Putuskan Naikkan Tarif Transjakarta

• 

• Berita

• Metro

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:16 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya melakukan kajian yang matang dan komprehensif sebelum memutuskan penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek.

Menurutnya, kebijakan tarif tidak cukup hanya dilihat dari kebutuhan operasional dan kondisi fiskal, tetapi juga harus menempatkan kemampuan serta kebutuhan pengguna transportasi publik sebagai subjek penting kajian.

Fahira menilai usulan tarif Rp5.000 untuk layanan Transjakarta di dalam Jakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), termasuk opsi tiket terintegrasi dan paket langganan, perlu dikaji secara objektif.

Setiap pilihan kebijakan harus dihitung dampaknya terhadap daya beli warga, kualitas layanan, keberlanjutan subsidi, serta tujuan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan Jakarta. Karena itu, setiap kebijakan tarif harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Kemampuan warga membayar, pola perjalanan pengguna, kualitas layanan, subsidi, dan dampaknya terhadap penggunaan transportasi umum harus dibaca sebagai satu kesatuan. Saya pribadi berharap dalam situasi ekonomi saat ini, tarif Transjakarta tetap dipertahankan dulu,” ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Juli 2026.

Menurut Senator Jakarta ini, terdapat lima hal penting yang perlu menjadi perhatian sebelum keputusan tarif baru diambil.

Pertama, kemampuan membayar warga dan beban riil biaya transportasi. Kajian harus memetakan dampak kebijakan terhadap pekerja berpenghasilan rendah, pekerja informal, mahasiswa, pencari kerja, serta keluarga dengan lebih dari satu anggota pengguna transportasi publik.

“Jangan hanya melihat angka rata-rata pendapatan. Yang harus dihitung adalah beban riil warga, termasuk biaya menuju titik awal perjalanan dan dari titik pemberhentian ke tujuan akhir,” ungkap Fahira.

Kedua, peningkatan kualitas layanan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan tarif. Jika warga diminta membayar lebih, maka harus ada peningkatan layanan yang jelas dan terukur, mulai dari waktu tunggu yang lebih singkat, penambahan armada saat jam sibuk, pengurangan kepadatan, keamanan halte, hingga akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.