Gas Melon Langka di Indramayu, Lucky Hakim Minta Polisi Turun Tangan

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 24 Juni 2026 - 00:12 WIB

Indramayu, VIVA – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon mulai memicu kekhawatiran di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Tak hanya menyulitkan masyarakat, kondisi tersebut juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas pertanian yang menjadi salah satu sektor utama di daerah tersebut.

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku menerima banyak laporan dari warga terkait sulitnya memperoleh gas bersubsidi, terutama di wilayah Kecamatan Gantar dan sejumlah kecamatan lainnya.

"Iya, ini saya mendapatkan keluhan banyak sekali, khususnya di daerah Kecamatan Gantar. Ada beberapa kecamatan yang lain juga mengeluhkan kelangkaan gas LPG yang hijau itu ya, yang 3 kilo," katanya kepada wartawan, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Lucky, pemerintah daerah telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak terkait. Namun, hasilnya belum signifikan 

Lucky menduga ada persoalan yang terjadi dalam rantai distribusi LPG bersubsidi. Selain faktor perbedaan harga yang cukup tinggi, dia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik pengoplosan gas subsidi ke tabung non-subsidi.

Karena itu, dia meminta tidak hanya memastikan pasokan berjalan sesuai data distribusi, tetapi juga melakukan pengecekan langsung di lapangan bersama aparat penegak hukum.

"Koordinasi dengan pihak kepolisian atau apa pun supaya tidak ada masalah seperti ini," ujarnya.

Menurut Lucky, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, gas LPG 3 kilogram juga digunakan oleh sebagian petani untuk menunjang aktivitas pertanian, termasuk mengoperasikan mesin pompa air di lahan persawahan.

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, dia khawatir akan berdampak pada proses tanam hingga produktivitas pertanian di Indramayu yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.

"Karena ini kalau sampai gagal tanam, akhirnya jadi masalah. Kan satu lagi perlu air," tuturnya.

Lucky pun mendesak agar distribusi LPG bersubsidi diawasi lebih ketat sehingga pasokan yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak bocor ke pihak yang menyalahgunakannya.