Habiburokhman Minta Kejagung Tegur JPU Kasus ABK Fandi Usai Tuduh DPR Intervensi

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 - 14:00 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) menegur Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa yang membawa sabu 2 ton, Muhammad Arfian.

Dia menyebut, JPU Muhammad Arfian menuduh DPR dan masyarakat mengintervensi kasus yang seluruh terdakwanya itu dituntut hukuman mati. 

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat membahas kasus ABK Fandi Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Februari 2026. 

"Kami meminta saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur oknum Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Arfian, di Pengadilan Negeri Batam kemarin yang secara tersirat tapi sangat lugas menyatakan masyarakat dan DPR RI mengintervensi kasus tuntutan mati terhadap Fandi Ramadhan," kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan, DPR tidak mengintervensi kasus ABK Sea Dragon Terawa ini. Habiburokhman menjelaskan, DPR hanya menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja mitranya, salah satunya pengadilan.

"Perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya DPR selaku pembuat undang-undang dan pengawas kerja penegak hukum yang bisa memberikan sikapnya kepada pengadilan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Batam, Kepulauan Riau menyatakan tetap menuntut pidana mati terhadap enam anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa yang membawa sabu hampir 2 ton.

Tuntutan mati tetap dilakukan meskipun mendapatkan kecaman dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Penyataan ini disampaikan JPU dalam sidang tanggapan penuntut terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa (replik) di Pengadilan Negeri Batam, Rabu 25 Februari 2026.

“Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan Kamis tanggal 5 Februari 2026,” kata JPU Muhammad Arfian dalam persidangan.

Keenam terdakwa yakni dua dari warga negara Thailand, Teerapong Lekpradube dan Weerepat Phongwan. Kemudian empat orang WNI yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir, dituntut pidana mati oleh JPU Kejari Batam.

Dalam repliknya, JPU menyampaikan telah berusaha maksimal membuktikan para terdakwa termasuk Fandi Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.