Hanta Yuda Ungkap 5 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran Tingkatkan Kembali Approval Rating

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 1 September 2026 - 08:54 WIB

Jakarta, VIVA – Tingkat kepuasan (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini dapat kembali meningkat secara optimal.

Merujuk pada temuan terbaru Poltracking Indonesia, tingginya angka kepercayaan (trust) publik yang mencapai 63,2 persen menjadi modal krusial bagi pemerintah untuk memulihkan performa melalui eksekusi lima agenda strategis.

"Selisih antara trust 63,2% dan approval 55,1% adalah ruang bagi pemerintah untuk melakukan recovery, dan ini sangat sangat mungkin. Pemerintah tidak mengalami krisis kepercayaan, yang terjadi adalah alarm waspada potensi krisis kepuasan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda pada rilis Survei Nasional 'Membaca Tren Kepuasan Publik Pemerintahan Prabowo-Gibran', dikutip Selasa 1 September 2026.

Kendati terdapat catatan evaluasi dari publik, respons masyarakat sejatinya masih tergolong positif pada sejumlah sektor fundamental.

Kinerja pemerintah di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan, hingga Pertahanan dan Keamanan sukses mencatatkan angka yang impresif, di mana seluruhnya berhasil menembus tingkat kepuasan di atas 60 persen.

Untuk menjembatani selisih kepuasan tersebut dan memacu capaian positif, ada langkah konkret yang wajib ditempuh. Hanta Yuda menyebut agenda kebijakan ini perlu dijalankan untuk mengembalikan rapor biru kinerja pemerintah Prabowo-Gibran.

"Pemerintah harus segera menjalankan 5 agenda untuk mengembalikan approval rating," jelas Hanta.

Agenda awal memfokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan secara massif. Termasuk penguatan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna mengamankan kelompok rentan.

Lebih lanjut, agenda lainnya mencakup kalibrasi dan penajaman program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar manfaat kesejahteraannya tepat sasaran. Pemerintah juga dituntut memiliki komitmen tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi demi menjaga muruah peradilan. 

Selain itu, harmonisasi relasi Presiden dan Wakil Presiden pelru dijaga. Tentu diiringi iklim checks and balances bersama oposisi proporsional di parlemen menjadi syarat mutlak ekosistem demokrasi yang sehat.

Secara keseluruhan, landasan legitimasi duet Prabowo-Gibran terbukti masih sangat kokoh di mata rakyat. Berbekal modal kepercayaan 63,2 persen serta kesediaan untuk tancap gas mengimplementasikan kelima agenda penyempurnaan tersebut, langkah pemerintah untuk mewujudkan visi kesejahteraan bangsa diyakini akan berjalan semakin mulus.