Ibas Buka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan, Bahas Reformasi Polri hingga PPHN

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 4 Februari 2026 - 02:21 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI Bidang Koordinasi Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK/K3), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan 2026 dengan semangat optimisme untuk terus memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam sambutannya, Ibas menekankan pentingnya kajian ketatanegaraan untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin keberlanjutan negara yang stabil, adil, dan sejahtera.

Ia memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan. 

“Kerja keras yang telah dilakukan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dalam tahun 2025 patut kita berikan penghargaan yang tinggi. Penyelesaian 95 persen anggaran adalah bukti nyata bahwa kita serius dalam melakukan kajian untuk kemajuan ketatanegaraan,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menyoroti hasil evaluasi kinerja tahun 2025 yang berfokus pada penguatan lembaga MPR RI dan tindak lanjut isu-isu konstitusional. 

“Kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan menjadi sangat penting dalam menjaga relevansi sistem ketatanegaraan kita dengan perkembangan zaman,” tambahnya.

Ibas juga memaparkan beberapa agenda utama yang akan menjadi fokus dalam kajian Komisi Ketatanegaraan pada tahun 2026, antara lain, yakni penguatan Lembaga MPR RI; penguatan Empat Pilar Kebangsaan; penyerap aspirasi masyarakat; dan optimalisasi kajian konstitusi.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah disampaikan kepada Presiden. 

“Poin-poin utama dalam Haluan Negara sudah selesai dan sudah disampaikan kepada Presiden. Beliau menginginkan untuk mempelajarinya lebih lanjut, dan saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan koordinasi,” katanya.

Ia juga menyoroti kajian yang telah dilakukan terkait Reformasi Polri, yang baru-baru ini dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI. 

“Reformasi Polri harus dilanjutkan sebagai bagian dari penyempurnaan kerja institusi. Polri harus tetap menjadi lembaga yang profesional dan humanis, tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden,” tambahnya.

Sementara, mengenai situasi geopolitik dunia yang masih belum stabil, Ibas mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan negara. 

“Kondisi dunia saat ini masih penuh ketidakpastian. Geopolitik dan geoekonomi global saling menekan, dengan banyaknya dinamika internal negara-negara yang berbeda. Namun, kita harus terus menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa,” tegasnya.