ICC: Pemerintah Filipina Tahu Rencana Penangkapan Duterte

• 

• Berita

• Dunia

Senin, 17 Maret 2025 - 14:51 WIB

Den Haag, VIVA – Dokumen dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengungkapkan bahwa pemerintah Filipina sebenarnya telah mengetahui rencana penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun sebelumnya secara publik membantahnya. Laporan ini disampaikan oleh The Manila Times pada Senin, 17 Maret 2025.

Duterte ditangkap dan dibawa ke Den Haag, Belanda, pekan lalu untuk menghadapi persidangan di ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan perang narkoba yang ia jalankan selama masa kepemimpinannya pada 2016-2022.

Sebelumnya, sejumlah pejabat pemerintah Filipina membantah memiliki informasi terkait surat perintah penangkapan tersebut. Namun, dokumen ICC menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menerima pemberitahuan tentang permintaan penangkapan, tetapi juga telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam proses tersebut, menurut laporan The Manila Times.

Komunikasi resmi ICC mengonfirmasi bahwa otoritas Filipina telah dilibatkan dalam konsultasi terkait permintaan penangkapan ini. Permintaan diseminasi (diffusion) dari ICC mengenai Duterte telah dikirimkan kepada pemerintah Filipina sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

"Permintaan ini dikirim setelah konsultasi sebelumnya dengan Pemerintah Filipina, yang telah menyatakan kesediaannya untuk mematuhi permintaan penangkapan tersebut," demikian isi dokumen ICC.

Berbeda dengan Red Notice yang memerlukan tinjauan formal oleh Sekretariat Jenderal Interpol, diffusion dikirim langsung ke negara-negara anggota melalui saluran komunikasi Interpol tanpa proses verifikasi awal.

Sejumlah pakar hukum dan pegiat hak asasi manusia mengkritik inkonsistensi pernyataan pemerintah Filipina. Mereka berpendapat bahwa penyangkalan yang menyesatkan ini merusak kredibilitas negara dalam penyelidikan ICC serta menimbulkan keraguan terhadap komitmen Filipina terhadap hukum internasional.

Dalam perkembangan terkait, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) pada Minggu menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Interpol dalam menegakkan surat perintah penangkapan terhadap individu lain yang terlibat dalam kasus ini.