Imbangi Percepatan Digitalisasi Sistem Pembayaran, Bos BI Kebut Literasi & Inklusi Keuangan

• 

• Bisnis

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:29 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menegaskan, pihaknya masih terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program, baik secara internal maupun melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, perbankan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dia memastikan, upaya tersebut juga dilakukan seiring percepatan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), BI-Fast, dan lainnya.

“Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini 50 juta penggunanya adalah UMKM," kata Perry di acara Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK), Jumat, 6 Maret 2026.

"Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan," ujarnya.

Dalam rangka AKSI KLIK, Perry mengakui bahwa BI juga telah menyusun tiga buku. Antara lain strategi dan program edukasi dalam rangka literasi keuangan digital menuju kesejahteraan keuangan, panduan modul edukasi keuangan digital untuk pelatihan tingkat dasar, serta pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Anastuty K. menjelaskan, buku pertama menekankan tiga sasaran utama untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Ketiganya yakni pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial (financial needs and obligation), ketahanan keuangan (financial resilience), serta keberlanjutan keuangan (financial sustainability).

Sementara buku kedua menyasar tujuh segmen prioritas, antara lain pelaku UMKM; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda; penyandang masalah kesejahteraan sosial; masyarakat di daerah 3T; perempuan; serta pekerja migran.

"Dengan materi yang mencakup pengenalan uang, pengelolaan anggaran (budgeting), transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, serta perlindungan terhadap risiko keuangan," kata Anastuty.

Sementara buku ketiga merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya diluncurkan BI, sekaligus diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3.

Dia menjelaskan, buku terbaru difokuskan pada aksi mitigasi untuk membantu UMKM bertransisi, menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Pedoman itu diharapkan dapat membantu UMKM memahami standar keberlanjutan, dan meningkatkan peluang memperoleh sertifikasi hijau.