Jakarta, VIVA – Pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan agenda society policing yang dijalankan institusi Polri.
Analis politik dan hukum, Boni Hargens menegaskan bahwa langkah ini memiliki signifikansi yang melampaui sekadar penghargaan seremonial.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurut Boni Hargens, status anggota kehormatan yang diberikan KSBSI kepada Kapolri memantulkan makna ganda yang saling memperkuat. Di satu sisi, pengangkatan ini bukan sekadar simbol, melainkan (di lain sisi) cerminan dari relasi yang telah terbangun secara struktural antara
"Polri dan elemen masyarakat sipil.
Makna pertama dalah adanya apresiasi dari kelompok buruh. Pengangkatan ini merupakan bentuk apresiasi konkret dari serikat buruh terhadap kinerja kepolisian dalam membangun koordinasi dan kolaborasi strategis dengan kelompok masyarakat sipil," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 Agustus 2026.
Hal ini menandai pengakuan bahwa Polri telah hadir sebagai mitra, bukan sekadar aparat penegak hukum yang berjarak dari rakyat.
Makna kedua, menurut Boni menyiratkan keberhasilan Society Policing.
Dia menegaskan pengangkatan tersebut membuktikan bahwa Polri berhasil mewujudkan agenda society policing, yakni upaya merangkul masyarakat sipil dan bergandengan tangan dalam menjamin stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban umum.
“Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif. Kedua makna tersebut mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis," ujar Boni.
Boni Hargens menegaskan bahwa keberhasilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan agenda society policing pada akhirnya menjadikan Polri sebagai sahabat sejati masyarakat.
"Ini adalah perubahan paradigma yang fundamental, dari institusi yang semata-mata berfungsi sebagai penegak hukum, Polri kini bertransformasi menjadi katalisator stabilitas sosial yang berakar dalam kepercayaan publik," ujar dia.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dengan dinamika ini, Polri mampu memastikan bahwa setiap gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi sipil lainnya, dipahami sebagai ekspresi kebebasan dalam demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintahan.
Boni menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas terhadap kemungkinan social uprising.
Halaman Selanjutnya
Polri yang telah membangun kepercayaan dan hubungan harmonis dengan masyarakat sipil kini berdiri sebagai benteng demokratis yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas tanpa kekerasan.

3 weeks ago
13





















