Kesejahteraan Guru Terbengkalai Gegara Program MBG? Begini Penjelasan Seskab Teddy

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 27 Februari 2026 - 20:30 WIB

Jakarta, VIVA – Kesejahteraan guru disebut berkurang akibat program makan bergizi gratis (MBG) karena diduga memangkas anggaran dan program pendidikan.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan guru honorer merupakan kewenangan dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Sementara pemerintah pusat memberikan insentif atau tambahan kepada para guru honorer.

"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan," kata Seskab Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026. 

Teddy mengatakan insentif guru honorer naik menjadi Rp400 ribu pada zaman Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan insentif guru honorer tersebut belum pernah naik selama 20 tahun lamanya.

"Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu. Jadi anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu, menjadi Rp400 ribu," kata dia.

Tak hanya itu, Teddy menjelaskan pemerintah juga menaikan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan langsung kepada guru, tanpa melalui transfer ke daerah.

"Ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta. Lalu, yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri," kata Teddy. 

Kebijakan tersebut sudah dirasakan oleh seluruh guru non-ASN sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu, kata dia, menunjukan pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan guru.

"Dan itu tiga bulan sekali baru dapat, nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan," imbuhnya.

Lebih lanjut, seluruh kebijakan dan arahan Presiden Prabowo diwadahi oleh Kemendikdasmen. Ia kembali menegaskan bahwa tak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan karena program MBG.