10 hours ago
7
Serang, VIVA – Persoalan antara Wali Kota Serang Budi Rustandi dan wartawan yang semula berangkat dari pemberitaan anggaran kendaraan dinas kini berkembang menjadi polemik serius. Konflik tersebut tak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk turun tangan.
Merespons kondisi itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Banten untuk turun tangan memediasi konflik yang terjadi. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas daerah sekaligus mencegah persoalan berlarut-larut hingga memperuncing persoalan hukum.
Dimyati menilai pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka harus menjadi jalan utama penyelesaian, terutama apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya, tidak semua konflik perlu diselesaikan di meja hukum, terlebih jika tidak ditemukan unsur pidana.
“Terkait Budi Wali Kota Serang, nanti saya ingatkan. Kita lakukan restorative justice kalau memang wartawannya tidak melakukan delik. Kalau hanya berita, hanya bicara, nanti kita komunikasi,” kata Dimyati di Kota Serang, Selasa 27 Januari 2026 dikutip Antara.
Sebagai Wakil Gubernur, Dimyati menegaskan perannya bukan hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah gesekan antarpihak. Ia menilai hubungan harmonis antara pemerintah dan media merupakan fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang sehat dan transparan.
Ia juga menekankan bahwa media massa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, relasi antara kepala daerah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan memahami fungsi masing-masing.
“Media itu sebagai agen kami juga untuk menyiarkan, mempromosikan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wali kota juga bagian dari pemerintahan, maka kita lihat persoalan ini dari semua sisi,” ujarnya.
Lebih jauh, Dimyati mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, konflik berkepanjangan tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik dan iklim pembangunan di Provinsi Banten.
“Yang jelas saya sampaikan, tidak boleh ada konflik di Banten. Suasana harus kondusif dan stabil, baik hubungan warga dengan pemerintah, pemerintah dengan pengusaha, semuanya harus dijaga,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Sebagaimana diketahui, polemik ini bermula dari pemberitaan terkait anggaran pemeliharaan kendaraan dinas Wali Kota Serang yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. Pemberitaan tersebut kemudian berujung pada laporan hukum terhadap Direktur Ekbisbanten.com, Ismatullah.
