KPK Diminta Berantas Mafia Impor

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 22 Juni 2026 - 21:29 WIB

Jakarta, VIVA – Spesialis Analisis Kontra Intelijen, R. Gautama Wiranegara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dalang korupsi impor. Ia menilai publik tak boleh terjebak pada narasi penerima uang semata. 

Menurutnya, dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan tata niaga impor, fokus utama seharusnya bukan hanya siapa menerima amplop, melainkan siapa yang memiliki kemampuan memengaruhi keputusan dalam rantai impor nasional.

“Korupsi impor tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia hidup di dalam sistem yang melibatkan banyak institusi, banyak perizinan, banyak tahapan, dan banyak aktor. Karena itu pertanyaan utamanya bukan siapa menerima uang, tetapi siapa yang mampu mengendalikan proses,” kata Gautama dalam keterangannya, Senin, 22 Juni 2026.

Menurut dia, rantai impor nasional melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Perdagangan, BPOM, Karantina, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, operator pelabuhan hingga perusahaan pelayaran. Dalam sistem yang panjang seperti itu, sangat sulit membayangkan seluruh pengondisian hanya terjadi pada satu simpul birokrasi.

Fakta persidangan juga mulai menunjukkan bahwa dugaan aliran dana tidak hanya berkaitan dengan oknum di lingkungan DJBC. 

Sejumlah nama yang dikaitkan dengan pejabat di BPOM dan Kementerian Perdagangan muncul dalam pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) di persidangan. Namun hingga kini fokus utama penyidikan masih berkisar pada perkara yang berasal dari OTT awal.

Gautama mengingatkan bahwa dalam dunia kontra intelijen terdapat fenomena yang disebut partial network capture, yakni kondisi ketika aparat berhasil menangkap sebagian jaringan, tetapi belum berhasil mengidentifikasi seluruh simpul yang memengaruhi sistem.

Akibatnya, pelaku lapangan terlihat, metode terlihat, bahkan sebagian aliran uang terlihat. Namun pusat pengaruh dan mekanisme yang memungkinkan praktik itu berlangsung belum tentu berhasil dibongkar.

“Kalau yang terbuka hanya orang-orang yang menerima uang, sementara mekanisme yang membuat uang itu terus mengalir tidak disentuh, maka sistem akan memproduksi pelaku baru. Orangnya bisa berganti, tetapi modusnya tetap sama,” ujarnya.

Ia menilai tantangan terbesar KPK saat ini bukan lagi membuktikan adanya pemberian uang kepada oknum tertentu, melainkan menjelaskan bagaimana sebuah jaringan mampu memengaruhi proses penetapan risiko, jalur pemeriksaan barang, penelitian dokumen, hingga berbagai izin yang dibutuhkan dalam aktivitas impor.