KPK Ungkap Banyak Kepala Daerah Korupsi karena Ongkos Politik Mahal

3 hours ago 3

Rabu, 22 April 2026 - 14:01 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus-kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah hasil dari Pilkada 2024.

Pasca Pilkada 2024, KPK setidaknya telah menetapkan tersangka terhadap sebelas Kepala Daerah karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Modusnya beragam, mulai dari suap jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek daerah, hingga pemerasan.

Selain itu, hasil temuan KPK, bahwa motif melakukan korupsi tersebut juga mayoritas berkaitan dengan kepentingan pribadi termasuk memenuhi kebutuhan seperti tunjangan hari raya (THR).

KPK juga melihat, aksi korupsi ini dipicu lantaran biaya politik yang mahal, sehingga para Kepala Daerah menghalalkan segala cara untuk membalikan modal.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, bahwa dengan banyaknya kasus rasuah yang melibatkan Kepala Daerah ini membuat jabatan publik tidak lagi berdiri netral, tetapi sebagai sarana untuk titik temu berbagai kepentingan.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"(Jabatan publik) kerap menjadi titik temu kepentingan, termasuk alat balas jasa atau pembiayaan politik," katanya, Rabu 22 April 2026.

Berikut kepala daerah yang ditangkap KPK pasca Pilkada 2024:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
2. Gubernur Riau, Abdul Wahid.
3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
6. Wali kota Madiun, Maidi.
7. Bupati Pati, Sudewo
8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman
11. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

tvOnenews/Aldi Herlanda