Legislator DPR Semprot Gubernur BI: Dolar AS Tembus Rp17.600, Tapi Masih Dibilang Stabil!

• 

• Bisnis

Senin, 18 Mei 2026 - 16:27 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Harris Turino menyentil Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Perry Warjiyo terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Harris mengaku geram dengan Perry yang berulang kali menyebut nilai tukar rupiah masih stabil. Padahal, pada perdagangan hari ini, rupiah sempat berada pada level Rp17.672 per dolar AS.

Dia juga menyoroti ejekan di tengah publik jika rupiah menyentuh Rp17.845 per dolar AS maka angkanya menyerupai tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

Hal itu disampaikan Harris dalam rapat kerja Komisi XI dengan Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026.

“Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp17.600. Bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka itu Indonesia Merdeka, 17 8 45. Nah, tetapi Bapak (Perry Warjiyo) mengatakan rupiah stabil, relatif stabil, kalau dibandingkan negara lain,” ujar Harris.

Harris juga menyoroti langkah BI dalam menstabilkan rupiah termasuk dengan melakukan intervensi di pasar uang yang disebut menggerus cadangan devisa (cadev) dari US$156 miliar menjadi US$146 miliar.

Dia juga menyinggung naiknya yield SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) hingga 6,41 persen, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp332 triliun sepanjang 2025 serta tambahan Rp133 triliun, hingga pengetatan pembelian dolar AS.

“Pertanyaan kritisnya adalah, semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi kenapa rupiah masih terus mengalami depresiasi?” ucap dia.

Menurut Harris, melemahnya nilai tukar rupiah ini dipengaruhi berbagai faktor domestik, mulai dari persoalan fiskal, defisit transaksi berjalan, hingga arus modal keluar (capital outflow) dalam jumlah besar.

“Harus diakui juga ada masalah serius di domestik. Ada masalah fiskal, ada masalah defisit current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” pungkas Harris.