Legislator PDIP: Politik Uang Bisa Selesai dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tidak Langsung

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 3 Juli 2026 - 15:11 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Giri Ramanda Kiemas menyatakan, berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi melalui DPRD.

Menurut Giri, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik uang (money politic) harus diselesaikan dengan memperbaiki regulasi, bukan dengan merombak sistem demokrasi yang sudah ada.

"Memang pemilukada langsung ada kelemahan. Ini kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil dan bersih bisa terjadi," kata Giri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 3 Juli 2026.

Giri menjelaskan, argumentasi yang kerap digaungkan pihak-pihak yang ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya pemilu. Padahal, kata dia, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal mungkin jika sistem pengawasannya diperkuat. Selain itu, ia menekankan pentingnya pencerdasan politik bagi masyarakat guna memberantas praktik politik uang yang kerap menjadi momok dalam setiap pemilihan.

"Itu (politik uang bisa) dihindari. Dihindari oleh apa? Pencerdasan sama regulasi yang mengatur dengan tegas agar tidak terjadi money politik," ujar Giri.

Lebih lanjut, Giri menegaskan bahwa PDIP hingga saat ini masih memegang sikap yang konsisten, yakni menolak pemilihan melalui DPRD dan mendukung penuh Pilkada langsung oleh masyarakat. Ia berharap putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dapat menjadi landasan kuat bagi DPR dan pemerintah ke depannya. 

Terutama, jika sewaktu-waktu ada penyusunan atau perubahan Undang-Undang baru mengenai Pilkada, sistem pemilihan langsung harus tetap diadopsi.

Giri juga mengimbau partai-partai politik lain untuk mengikuti kehendak publik yang ingin tetap memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri.

"(Kami harap) tetap memperhatikan putusan MK dan aspirasi masyarakat agar tetap masyarakat bisa melakukan pemilihan untuk secara langsung kepala daerahnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana sistem yang berlaku saat ini. Ketetapan tersebut dibacakan dalam sidang putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026.