Mahasiswa Kawal Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Untuk Hadapi Tantangan Global

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:08 WIB

Jakarta, VIVA – Aliansi Mahasiswa Menjawab menggelar diskusi yang mempertemukan berbagai elemen gerakan mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026 Diskusi ini melahirkan sebuah pernyataan sikap bersama yang menegaskan kembali urgensi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai fondasi utama perekonomian nasional di tengah derasnya arus transformasi ekonomi dan teknologi global.

Aliansi yang terdiri dari GLM UPNVJ, KBM Unpam, KB UMJ, Himapolindo, BEM KM Atma Jaya, Himapol UPNVJ, ILMISPI, serta simpul mahasiswa se-Jakarta dan sekitarnya ini menilai, implementasi ekonomi kerakyatan saat ini membutuhkan komitmen yang jauh lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam diskusi tersebut, para mahasiswa menekankan bahwa tantangan pasar global yang semakin kompleks tidak boleh mengorbankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

​Perwakilan dari KBM UNPAM, Muhammad Irwansyah, menyoroti pentingnya konsistensi arah pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah harus dikawal ketat agar tidak keluar dari rel ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

​"Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati," ujar Irwansyah, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.

​Di sisi lain, aspek tata kelola dan daya saing menjadi sorotan Rosyad Fauzi dari Himapolindo. Ia mendesak pemerintah untuk lebih adaptif namun tetap memegang teguh prinsip ekonomi kerakyatan.

​"Pemerintah harus didorong untuk membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan, berkeadilan, dan inovatif. Kita perlu memperkuat daya saing nasional tanpa harus meninggalkan akar ekonomi kerakyatan kita," tegas Rosyad.

Gerakan mahasiswa kali ini juga menawarkan pendekatan baru yang lebih substantif melalui penguatan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).

​Caesar Khalifa dari GLM UPNVJ menyatakan bahwa perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus bertransformasi menjadi laboratorium gagasan yang solutif bagi bangsa.

​"Kami mengajak seluruh perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menjadi ruang lahirnya gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan ilmiah mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi nasional," jelas Caesar.