Mendagri ke Kepala Daerah: Korupsi dan Pemborosan Bisa Hancurkan Kepercayaan Publik

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 22 April 2026 - 13:36 WIB

Banda Aceh, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikannya menyikapi masih adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang berpotensi memengaruhi citra kepala daerah secara luas.

Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Tito menekankan bahwa dua hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 22 April 2026.

Ia menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Ia menuturkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat. 

Ia menyebut, kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski demikian, Mendagri mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi. Namun, menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar atau viral.

Ia mencontohkan analogi sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi yang kurang berimbang. 

Oleh karena itu, Tito mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Selain penguatan tata kelola, Mendagri juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja pemerintah daerah.

"Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," ujarnya.