3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal banyaknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kata Tito, Kemendagri sudah sering memberikan pembekalan bagi kepala daerah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.
Tito mengatakan Kemendagri pernah menerima usulan perihal pemberian dukungan dana operasional yang lebih memadai bagi kepala daerah.
“Supaya enggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu,” ungkap Tito.
Di sisi lain, dia juga memiliki ide agar kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut untuk mendorong setiap kepala daerah berlomba-lomba mencari pendapatan tambahan untuk daerahnya.
“Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan,” lanjut Tito.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Tapi kalau enggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu,” tandasnya.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
Ternyata KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap BPK di Kasus Bupati Muara Enim!
KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, dan menyatakan telah menetapkan lima tersangka suap anggota BPK di kasus bupati Muara Enim.
VIVA.co.id
11 Juni 2026
