Mengisi Ruang Kosong Komunikasi Pemerintah di Era Demokrasi

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 27 Mei 2026 - 21:35 WIB

Jakarta, VIVA – Cepatnya narasi liar di media sosial mengalahkan pernyataan klarifikasi dan konfirmasi dari pemerintah terhadap suatu isu yang terus berkembang di masyarakat.

Peran pemerintah untuk mengambil narasi masih dirasa kurang menonjol jika dibandingkan dengan maraknya penyebaran informasi oleh konten kreator, yang tidak jarang menambahkan bumbu tertentu untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Hal ini yang kemudian disadari oleh Anggy Pasaribu sebagai Founder dari Story of Anggy yang melihat keadaan ini sebagai Vacuum of Narrative dari pemerintah. Sehingga secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat turun kepada pemegang kuasa.

“Aktor utama tidak cukup aktif membangun narasinya sendiri, maka publik akan mencari penjelasan dari pihak lain yang dianggap lebih cepat, lebih emosional. Dan ketika kepercayaan publik mulai menurun, maka kebijakan sebaik apa pun akan selalu lebih mudah dicurigai dibanding dipahami,” ujarnya dalam Dialog Demokrasi oleh The Habibie Center “Memperkuat Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi” di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta.

Anggy yang merupakan mantan jurnalis dan eksekutif produser di sejumlah stasiun televisi itu juga mengatakan, saat ini pemerintah sudah tidak bisa lagi mengandalkan rilis media dan konferensi pers sebagai instrumen utama dalam penyampaian ke publik. 

Publik, menurut dia, hanya akan mengambil potongan video beberapa detik untuk menjawab keresahan mereka atas suatu isu.

“Mungkin akan sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika orang-orang masih mau menunggu statement dari pejabat untuk mencari tahu sebuah isu. Kalau sekarang sudah enggak ada yang mau baca mau denger. Mereka akan lihat medsos dan ambil potongan dari clipper aja,” lanjutnya.

Senada dengan Anggy, Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha menjelaskan bahwa salah satu inti dari permasalahan hari ini adalah soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Saya kira, ini adalah masalah yang kita rasakan. Saya percaya, bahwa demokrasi akan kuat jika ada trust. Kalau dibilang, apa yang perlu dibenahi ya rasa percayanya dulu” kata dosen Ilmu Politik UI tersebut.