Menlu Iran Araghchi: Selat Hormuz Tak Akan Kembali Seperti Dulu, Musuh Dilarang Melintas!

• 

• Berita

• International

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:54 WIB

VIVA –  Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam pertemuan dengan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen pada Senin, 4 Mei 2026, menegaskan bahwa Iran sedang menyusun mekanisme baru untuk mengelola Selat Hormuz dan selat itu tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya.

Dilansir Pars Today, 4 Mei 2026, Ebrahim Rezaei, Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, menjelaskan hasil pertemuan Menlu Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Irani.

"Kami sedang menyusun mekanisme untuk mengelola Hormuz. Selat ini tidak akan kembali seperti dulu. Kapal-kapal yang bermusuhan tidak akan diizinkan melintas."

Araghchi melaporkan bahwa situasi Iran saat ini sangat berbeda dibanding sebelum perang 40 hari. Iran kini dipandang sebagai kekuatan besar. Musuh mengira Iran akan lemah, tetapi justru Iran berdiri melawan dua kekuatan nuklir dan menggagalkan tujuan-tujuan mereka.

Musuh menggunakan segala cara, kerusuhan, kudeta, serangan militer, gerakan separatis, tetapi gagal total. Iran bahkan sanggup memperluas perang ke target AS di kawasan dan menutup Selat Hormuz.

Sekarang, kata Araghchi, negara-negara mengubah cara bicara mereka ke Iran. Doktrin keamanan kawasan yang dulu berbasis pangkalan AS telah runtuh, karena pangkalan-pangkalan itu kini dianggap antikeamanan.

Araghchi menambahkan bahwa saat ini tidak ada negosiasi dengan musuh mengenai masalah nuklir. Iran siap untuk skenario apa pun. Iran juga menekankan perlunya gencatan senjata di Lebanon.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas pada Senin, 4 Mei 2026, setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk, memicu kekhawatiran runtuhnya gencatan senjata yang selama ini rapuh.

Bentrok terbaru terjadi di sekitar Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia yang kini praktis lumpuh akibat blokade dan aksi militer kedua pihak. Serangan rudal dan drone dilaporkan menghantam sejumlah target, termasuk kapal dan fasilitas energi.

Eskalasi ini terjadi tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan inisiatif baru bertajuk "freedom project" yang bertujuan mengawal kapal tanker dan kapal dagang agar dapat melintasi selat tersebut dengan perlindungan militer.

Namun, langkah tersebut justru memperkeruh situasi. Hingga Senin, sejumlah kapal dagang melaporkan ledakan dan kebakaran di perairan Teluk. Militer AS mengklaim telah menghancurkan enam kapal kecil milik Iran, sementara sebuah pelabuhan minyak di Uni Emirat Arab dilaporkan terbakar akibat serangan rudal Iran.