3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Pemerintah mengumumkan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 dipercepat. Hal ini sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) bakal diangkat paling lambat pada Juni 2025. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat pada Oktober 2025 mendatang.
"Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Mensesneg Prasetyo Hadi.
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Prasetyo meminta kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah segera menindaklanjuti penyelesaian pengangkatan CASN dan PPPK tersebut sesuai kesiapan masing-masing.
"Kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi kami sebutkan di poin pertama," ujar Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI menegaskan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi 2024, akan dilakukan pada Oktober 2025. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dijadwalkan pada Maret 2026.
Demikian keputusan itu diambil saat rapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN pada Rabu, 5 Maret 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menerangkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.
“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahta, Kamis, 6 Maret 2025.
Selain itu, DPR juga meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.
Hal senada dikemukakan Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Dia menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini.
Pemerintah telah menetapkan formasi CASN 2024 dengan 248.970 posisi CPNS dan 1.017.111 posisi PPPK, dengan tahapan seleksi berlangsung sejak Agustus 2024.
Dengan langkah tersebut, DPR dan pemerintah berharap, penataan tenaga non-ASN yang telah berlangsung sejak 2005 dapat diselesaikan secara tuntas sehingga memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.
Halaman Selanjutnya
“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahta, Kamis, 6 Maret 2025.
