Menteri Pigai: Pihak yang Ingin Meniadakan MBG Menentang HAM

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 20 Februari 2026 - 20:22 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihak-pihak yang menginginkan program makan bergizi gratis (MBG) serta program kerakyatan lainnya sama dengan menentang HAM.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Menteri HAM saat merespons insiden teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto setelah mengkritik kebijakan pemerintah.

Diketahui, dalam surat yang disampaikan kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Tiyo mengkritisi program MBG. Ia menyoroti pembiayaan MBG yang dinilainya menyampingkan prioritas anggaran untuk memperbaiki ketidaksetaraan.

Kritik itu disampaikan Tiyo berpijak dari peristiwa seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Menurut Menteri HAM, program-program pemerintah seperti MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan upaya negara memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Bagi dia, sederet program itu sejalan dengan HAM. “Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” katanya.

Presiden Prabowo, imbuh dia, telah menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat yang tercermin melalui program-program prioritas pemerintah.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.

Ia lebih lanjut mengatakan kritik dalam rangka perbaikan sejatinya dibolehkan dalam negara demokrasi. Namun, dia menyayangkan kritik yang mengarah pada peniadaan program yang ditujukan bagi rakyat.

“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya. (Ant)