Menteri UMKM: Serbuan Barang Impor Ilegal Bikin UMKM Lokal Sulit Naik Kelas

• 

• Bisnis

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:46 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, biang kerok utama pelaku UMKM sulit naik kelas bukan karena akses pembiayaan atau pelatihan, melainkan karena masalah pasar yang dibanjiri barang impor ilegal.

Dari sisi pembiayaan, Maman memastikan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Terlebih, akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp 1.600 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman dalam acara media gathering di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurutnya, persoalan utama berada pada sisi pasar, dimana kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing.

Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, namun mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," ujarnya.

Maman juga menyoroti praktik underinvoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Dia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk, yang underinvoicing. Data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor ini (jumlahnya) 100. Tapi dari China, yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 yang enggak tercatat," kata Maman.

Menurutnya, selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekedar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," ujarnya.