Pacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di 2027, Purbaya Bakal Perkuat Fiskal Daerah

• 

• Bisnis

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:12 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pihaknya bakal terus berupaya untuk memperkuat fiskal daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Hal itu diutarakannya dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin, 22 Juni 2026.

Purbaya menegaskan, perekonomian nasional masih tetap berada di posisi ketahanan yang kuat, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang saat ini mulai mereda.

"Market confidence diindikasikan meningkat dengan terbukanya peluang perdamaian AS dan Iran," kata Purbaya dalam keterangannya, Selasa, 23 Juni 2026.

Dia berharap hal ini akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, dan memperkuat investasi. "Sehingga pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, hal itu misalnya dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen, seiring dengan rendahnya inflasi dan surplus neraca perdagangan 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Terlebih, cadangan devisa berada pada level memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, serta sektor manufaktur kembali ekspansif.

Dia menambahkan, melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain itu, lanjut Purbaya, pemerintah juga mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta fleksibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena menurutnya, penguatan fiskal daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas belanja dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah juga akan memperkuat kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), melalui reformasi tata kelola, standardisasi transfer ke daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional. Ada pula upaya penguatan akuntabilitas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan manajemen risiko fiskal daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, Purbaya mengaku sangat optimistis bahwa perekonomian Indonesia pada 2027 dapat tumbuh lebih kuat dan inklusif.

“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.