Pemkab Temanggung Minta Rancangan Aturan Plain Packaging Dikaji Kembali, Ini Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 13 Juli 2026 - 23:58 WIB

VIVA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung menyampaikan keberatan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Peringatan dan Informasi Kesehatan yang memuat ketentuan penyeragaman bentuk dan warna kemasan produk tembakau atau plain packaging. 

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, sebagai salah satu daerah sentra tembakau, masyarakat di Temanggung masih banyak yang bergantung pada sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian.

"Sebagai daerah sentra tembakau, masyarakat kami masih sangat bergantung pada komoditas ini. Karena itu kami menolak usulan penyeragaman kemasan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin 13 Juli 2026.

Menurut Agus, Pemkab Temanggung telah menyampaikan pandangan tersebut kepada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Kementerian Pertanian.

Ia berharap aspirasi dari daerah penghasil tembakau dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Bhrata, juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali rancangan aturan tersebut. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertembakauan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap petani, buruh, dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.

Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Kusmartata, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rancangan Permenkes sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, penyusunan kebijakan perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, kesejahteraan petani, hingga penerimaan negara dari sektor cukai.

"Semua pihak perlu duduk bersama agar dapat ditemukan solusi yang mempertimbangkan berbagai kepentingan tanpa mengabaikan fungsi masing-masing," ujar Djaka.