Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah 2025 Dimulai, LAN Wanti-wanti Ini

Jakarta, VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas menjadi fondasi keberhasilan program pembangunan nasional. Produk kebijakan yang baik di suatu instansi negara tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi juga melalui serangkaian proses perumusan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang dirasakan bagi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat memberikan sambutan dalam Kick Off Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025, secara daring, Rabu (25/6). Menurutnya, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan kebijakan dilakukan secara profesional, sistematis, berbasis bukti (evidence based policy).

“Inklusif serta kolaboratif dan yang tidak kalah penting adalah memberikan dampak terhadap masyarakat serta  pencapaian hasil-hasil pembangunan,” ujar Taufiq dikutip dari keterangannya, Kamis, 26 Juni 2025.

Dia mencontohkan pengalaman di Selandia Baru misalnya. Mereka menerapkan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, resiko serta alternatif kebijakan. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang transparansi dan berbasis data serta mengurangi regulasi yang tidak diperlukan,

Sementara itu Singapura lanjutnya, juga menerapkan the occam’s razor principle dalam pembuatan kebijakan dengan prinsip kebijakan sesederhana mungkin tetapi memiliki dampak yang signifikan bagi negara. 

“Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global”, ungkapnya.

Lebih jauh Muhammad Taufiq mendorong seluruh instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025 ini, hasil dari pengukuran ini akan menjadi masukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai dasar untuk melihat instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat memperbaiki kualitas kebijakan dan berkontribusi bagi capaian pembangunan nasional.

Dia mengingatkan, pengukuran kualitas kebijakan ini merupakan salah satu wujud konkret dari Asta Cita ke 7 dalam visi dan misi presiden yaitu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Artinya menurut Taufiq, perbaikan kebijakan bukan hanya soal teknokrasi, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat menyampaikan pentingnya kebijakan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis bukti dan berfokus pada hasil, maka ia mengajak seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran IKK.

Tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu membangun ekosistem kebijakan yang lebih sehat dan profesional, dengan memperkuat peran analis kebijakan, peneliti, dan perencana di internal organisasi masing-masing.

“Jadikan pengukuran kualitas kebijakan sebagai cermin dan kompas untuk melihat posisi dan kualitas kebijakan kita saat ini dan navigasi untuk menentukan arah perbaikan yang sistematis dalam mendorong reformasi birokrasi berdaya saing”, tambahnya.

Sementara itu, Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, menyampaikan 5 instrumen yang diperbaharui dalam pengukuran IKK in. Di antaranya, kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah.

Kemudian, jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran sebanyak 3 kebijakan untuk masing-masing instansi pemerintah. Selanjutnya, pertanyaan instrumen yang lebih sederhana dan menunjukkan hasil/dampak dari kebijakan tersebut. 

Lalu, dokumen bukti dukung yang lebih konkret dan mudah dipenuhi, tidak multi tafsir, aktual, dan lebih valid, dan instrumen terakhir adalah adanya tahap feedback bagi semua Instansi Pemerintah. Hal itu untuk memberikan kesempatan melengkapi atau memperbaiki bukti dukung yang akan mempengaruhi nilai akhir.

“Untuk instansi yang mengalami kesulitan dalam proses pengukuran IKK tahun 2025, LAN membuka layanan konsultasi dan permohonan informasi melalui layanan hotline sobat bijak di nomor whatsapp : 0821 2550 0053 atau dapat menghubungi melalui email di [email protected] , harapannya dengan berbagai kemudahan akses informasi yang ada, dapat mendorong partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025 ini,” harapnya.