Perkuat Rantai Pasok MBG, Purbaya Dorong SPPG Berdayakan UMKM hingga Pemasok Pangan Lokal

• 

• Bisnis

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:10 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mampu untuk ikut serta, dalam upaya memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Caranya yakni melalui upaya pelibatan dan pemberdayaan sentra atau pusat produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, hingga ke tataran pemasok pangan lokal di daerah masing-masing.

"Pemerintah mendorong SPPG dalam hal memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal," kata Purbaya dalam tanggapannya terhadap pandangan salah satu fraksi, di Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

"Supaya mereka bisa ikut menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujarnya.

Dia menjelaskan, hal itu bertujuan untuk ikut membenahi rantai pasok, sekaligus meningkatkan kapasitas logistik program MBG.

"Serta memastikan bahan pangan dapat diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG," kata Purbaya.

Dia pun membeberkan sejumlah tantangan di tahap awal pelaksanaan program MBG, utamanya pada aspek kesiapan rantai pasok, dan jalur distribusi pangan,

"Termasuk dalam hal kapasitas logistik, khususnya di wilayah-wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T," ujarnya.

Diketahui, Purbaya sebelumnya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG, yang melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan sebaran hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.

Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila BGN memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.