Perlambatan Industri Nikel Dinilai Mulai Menekan Ekonomi Kawasan Tambang

• 

• Bisnis

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:29 WIB

Jakarta, VIVA – Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir menilai, saat ini arah hilirisasi nikel di Indonesia mulai terasa ganjil.

Di depan publik, Ihwan menyebut pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.

“Tetapi, ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” kata Ihwan melalui keterangannya, Sabtu, 16 Mei 2026.

Menurutnya, nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ikut disorot karena dianggap menjadi figur utama dalam narasi hilirisasi nasional. Namun di kawasan lingkar tambang, keresahan masyarakat mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri nikel.

“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya:

kalau industri melambat, kami harus makan apa?,” ujarnya.

Di Morowali Utara, Ihwan mengungkapkan perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.

“Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti,” kata Ihwan.

Lebih lanjut, Ihwan menyampaikan tekanan industri nikel juga semakin terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi. Menurutnya, tren pemutuhan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.

“Sekarang, pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global,” ujarnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat kawasan tambang. Di Jakarta, menurutnya pengurangan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik.