Pertanggungjawaban APBN 2025 Disetujui, DPR Minta Purbaya Perkuat Penerimaan & Optimalkan SAL

• 

• Bisnis

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:20 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, pandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat.

Secara umum, fraksi-fraksi DPR RI menilai pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik di tengah dinamika perekonomian global.

Pelaksanaan APBN dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Fraksi-fraksi juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.

Selain menyampaikan apresiasi, fraksi-fraksi memberikan sejumlah masukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Masukan tersebut antara lain terkait strategi penguatan penerimaan negara, optimalisasi pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pengelolaan utang secara hati-hati dan berkelanjutan, serta penguatan kualitas pengelolaan fiskal dan akuntabilitas keuangan negara.

Berbagai masukan tersebut diharapkan semakin memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan APBN sebagai instrumen pembangunan.

Berdasarkan pandangan yang telah disampaikan, fraksi-fraksi DPR RI pada prinsipnya menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR RI.

Sebelumnya, dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Menkeu menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

"APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal," Purbaya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal sebagai fondasi pengelolaan APBN yang kredibel.

"Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," ujarnya.