Pesan Tegas Suahasil Nazara Soal Rokok Ilegal Usai Jadi Menkeu

• 

• Bisnis

Senin, 14 September 2026 - 18:15 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilanjutkan dan diperkuat setelah dirinya dipercaya memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Suahasil mengatakan, kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan penindakan terhadap berbagai kegiatan ilegal sudah semakin kuat. Karena itu, upaya tersebut akan menjadi bagian dari pekerjaan yang dilanjutkan Kemenkeu.

"Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama) telah bekerja dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Ia menilai penguatan penindakan terhadap aktivitas ilegal perlu terus dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menyasar rokok ilegal, tetapi juga berbagai jenis barang dan kegiatan ilegal lainnya.

"Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus," tuturnya.

Suahasil menegaskan, persoalan barang ilegal yang menjadi perhatian Bea Cukai memiliki cakupan yang luas. Rokok hanya salah satu dari berbagai aktivitas ilegal yang perlu ditangani.

"Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani," kata dia.

Menurut Suahasil, penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut menjadi bagian dari fungsi Kemenkeu dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Sebelum kembali menduduki kursi Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih.

Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan Kementerian Keuangan, Suahasil kini kembali mendapat amanah untuk memimpin kementerian yang mengelola kebijakan fiskal dan keuangan negara. (Ant)