Polri Dinilai Harus Humanis dan Terbuka Dikritik

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:30 WIB

Jakarta, VIVA – Pegiat HAM sekaligus Pemerhati Polri, Sonny Warsito, menegaskan bahwa Polri adalah milik masyarakat dan harus dijaga bersama.

Hal itu diungkapkan Sonny dalam diskusi bertema ‘Polri Pasca UU Baru’ yang diselenggarakan secara daring oleh Jakarta Journalist Center (JJC), Jakarta, Jumat 19 Juni 2026.

Ia menyoroti sejumlah poin dalam undang-undang baru, termasuk perpanjangan masa dinas, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penugasan anggota Polri di luar struktur internal. Salah satu hal yang ia apresiasi adalah penerapan penyetaraan hak.

Pendekatan Humanis dalam Penanganan Demo

Sonny juga menyinggung pengalamannya dalam penanganan aksi demonstrasi pasca peristiwa September tahun lalu. Ia menilai Polri kerap berada dalam posisi sulit karena selalu menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi kerusuhan.

Ia mengusulkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis terhadap peserta aksi, termasuk mengedepankan komunikasi serta pengawalan hingga titik tujuan demonstrasi.

“Demonstran seharusnya diajak dialog, bukan dilawan. Polri bisa mengawal agar situasi tetap terkendali,” ujarnya.

Dukungan untuk Reformasi Pendidikan Polri

Dari sisi rekrutmen dan pendidikan, Sonny menyambut baik penguatan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan Polri. Ia juga mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dan masyarakat dengan keahlian khusus dalam rekrutmen anggota Polri.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah signifikan yang perlu terus dikawal.

Kompolnas Dinilai Perlu Diperkuat

Terkait pengawasan eksternal, Sonny menilai fungsi Kompolnas masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan penyelidikan maupun penyidikan. Ia menilai hal ini membuat fungsi pengawasan belum berjalan optimal.

“Banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara maksimal,” ujarnya.

Polri Tetap Humanis dan Profesional

Menutup pandangannya, Sonny mengajak masyarakat untuk tetap mencintai Polri dengan cara mengoreksi, mengkritisi, dan memberikan solusi secara proporsional, termasuk melalui media sosial.

Ia berharap Polri tetap menjadi institusi yang profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, serta tetap menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat.