Polri Mulai Andalkan Riset Akademik untuk Kebijakan Keamanan Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 10 Maret 2026 - 23:16 WIB

Jakarta, VIVA – Upaya memperkuat pendekatan ilmiah dalam institusi kepolisian mulai terlihat melalui berbagai langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu langkah terbaru adalah pengembangan pusat-pusat riset yang berfokus pada kajian kepolisian dan keamanan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung lahirnya kebijakan yang lebih berbasis data, riset, dan analisis akademik.

Pada Selasa, 10 Maret 2026, Polri meresmikan tahap ketiga operasionalisasi sejumlah pusat studi yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dalam tahap ini, tujuh pusat studi mulai dioperasikan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem riset kepolisian di Indonesia.

Beberapa pusat studi yang mulai berjalan antara lain Pusat Studi Teknologi Kepolisian yang dipimpin oleh Suwondo Nainggolan, Pusat Studi Forensik Kepolisian yang dikepalai Petrus R. Golose, serta Pusat Studi Internasional Kepolisian yang dipimpin oleh Asep Herdradiana.

Selain itu terdapat pula Pusat Studi Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Muradi, Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Anak yang dipimpin Nurul Azizah, Pusat Studi Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik yang dipimpin Andrea H. Poeloengan, serta Pusat Studi Intelijen Kepolisian yang dipimpin oleh Achmad Kartiko.

Ketujuh pusat studi tersebut melengkapi sembilan pusat studi lainnya yang lebih dahulu diresmikan pada 2025. Beberapa di antaranya mencakup bidang Polmas, anti korupsi, terorisme, ilmu kepolisian, keamanan lalu lintas, siber, sumber daya manusia, kawasan Pasifik Oseania, serta kehumasan kepolisian. Dengan demikian, total terdapat 16 pusat studi yang dirancang untuk mengembangkan berbagai cabang ilmu kepolisian.

Wakil Kepala Polri Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keberadaan pusat-pusat studi ini diharapkan menjadi ruang pengembangan ilmu dan diskusi akademik yang berkaitan dengan praktik kepolisian di Indonesia.

“Diharapkan dengan peresmian 16 Pusat Studi Kepolisian ini dengan bidang keilmuan masing-masing, pusat studi kepolisian ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik terkait pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia,” ujarnya. 

Langkah ini juga menunjukkan upaya Polri untuk memperkuat pendekatan evidence based policy, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, data empiris, serta kajian ilmiah yang mendalam. Melalui pendekatan tersebut, keputusan yang diambil dalam bidang keamanan diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung analisis yang komprehensif.