Jakarta, VIVA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Juru Bicara (jubir) Presiden RI Prabowo Subianto.
Prasetyo mengatakan, tak perlu ada pelantikan terkait penunjukan dirinya sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo yang baru.
“Enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” kata Prasetyo kepada wartawan Kamis, 17 April 2025.
Mensesneg RI, Prasetyo Hadi
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut kehadirannya sebagai Juru Bicara Presiden tidak menggantikan posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang diemban Hasan Nasbi.
Dia menjelaskan, posisinya sebagai juru bicara adalah untuk membantu proses komunikasi Prabowo ke publik.
“Enggak ada. Semua bareng, PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” jelas dia.
Adapun, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara bukan karena komunikasi pemerintah yang sering blunder. Langkah ini diyakini untuk menguatkan komunikasi antara pemerintah dan publik.
“Ini kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, Bapak Presiden sendiri juga secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya menepis isu yang beredar bahwa Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Teddy mengatakan, Hasan Nasbi masih tetap ngantor seperti biasa di Kantor PCO.
"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa," kata Teddy kepada wartawan Rabu, 16 April 2025.
Teddy bahkan menyebut dirinya dan Hasan Nasbi baru selesai menggelar rapat bersama. "Baru saja selesai rapat bareng-bareng," ucap Teddy.
Halaman Selanjutnya
Adapun, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara bukan karena komunikasi pemerintah yang sering blunder. Langkah ini diyakini untuk menguatkan komunikasi antara pemerintah dan publik.