Pramono: Lapangan Padel yang Ganggu-Tak Dapat Izin Warga Bakal Ditindak!

• 

• Berita

• Metro

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:04 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal banyaknya keluhan dari warga terkait pembangunan lapangan padel. 

Dia menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan terhadap lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum hingga tak mendapatkan izin persetujuan dari warga setempat.

“Besok, hari Senin atau Selasa, kami segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat, dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas,” ucap Pramono kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026.

Pramono mengaku telah meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap lapangan padel yang ada di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, warga di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan melaporkan kebisingan sebagai dampak dari pembangunan lapangan padel ke pihak terkait sejak November 2025.

"Pembangunan saat Oktober, kami melapor di JAKI itu pada November sekali dan Desember juga sekali," kata warga bernama Idham kepada wartawan di kediamannya di Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta, Kamis.

Idham mengatakan pembangunan lapangan padel itu sebelumnya tak ada sosialisasi kepada warga. Terlebih, pada Januari bangunan itu sudah mulai ramai.

Dia mengeluhkan suara bising melebihi 70 desibel (dB) hingga bola padel yang juga masuk ke dalam rumahnya.

"Karena itu, pada Januari, kita lebih intens lagi untuk melaporkan, baik melalui JAKI maupun aksi cepat respon Jakarta," ucapnya.

Usai melapor, pihaknya mendapatkan respons dari beberapa Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Jakarta Selatan, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan dan Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan.

Namun disayangkan, mereka hanya meminta keterangan kepada pengelola bukan sang pelapor.

Hingga akhirnya, Idham melaporkan melalui 110 dan pada 31 Januari 2026 dilakukan mediasi pertama antara pelapor dan pengelola dengan kepolisian sebagai mediator, namun tidak mencapai mufakat.

"Jadi, tidak ada kesepakatan antara kami berdua karena dari padel, menolak untuk memasang peredam suara (soundproofing), karena menurut mereka lapangan mereka sudah standar internasional dan memenuhi aturan atau syarat dalam mendirikan lapangan padel," ucapnya.