Purbaya Laporkan Defisit APBN Sebesar Rp 164,4 Triliun di Akhir April 2026, Cek Rinciannya

• 

• Bisnis

Selasa, 19 Mei 2026 - 19:54 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, per 30 April 2026 tercatat bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 164,4 triliun, atau 0,64 persen dari PDB.

Defisit tersebut diketahui lebih rendah dari defisit di bulan sebelumnya yang mencapai Rp 240,1 triliun, karena ditopang oleh lonjakan penerimaan perpajakan yang tercatat tumbuh double digit.

"Sampai April 2026 defisitnya tinggal 164,4 triliun, atau 0,64 persen dari PDB," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Dia memastikan, defisit APBN di April 2026 itu masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026. Dengan pengelolaan pembiayaan anggaran yang dijaga agar tetap prudent, efisien, dan fleksibel dengan dinamika pasar keuangan, Purbaya meyakini bahwa ke depannya kondisi APBN akan semakin membaik.

Dia mencatat, realisasi pendapatan negara di April 2026 mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen, yang ditopang oleh pajak yang tumbuh 16,1 persen mencapai Rp 646,3 triliun.

Dari sisi kepabeanan dan cukai juga tercatat turut berkontribusi sebesar Rp 100,6 triliun, atau sekitar 29,9 persen. Sementara PNBP hingga April 2026 tercatat di angka Rp 171,3 triliun, atau sekitar 37,3 persen dari target APBN.

Meskipun di sisi lain, belanja negara tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan tersebut. Karena hingga akhir April 2026, realisasi belanja negara mencapai sebesar Rp 1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari pagu APBN.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat yakni sebesar Rp 826 triliun atau 26,2 persen, dan transfer ke daerah sebesar Rp 256,8 triliun atau 37,1 persen.

Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 400,5 triliun atau 26,5 persen, dan belanja non-K/L sebesar Rp 425,5 triliun atau 26 persen.

Sementara itu, Kemenkeu juga mencatat bahwa keseimbangan primer berada di angka Rp 28 triliun atau 31,2 persen, dengan pembiayaan anggaran di angka Rp 298,5 atau 43,3 persen.