Purbaya Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak dalam Waktu Dekat

• 

• Bisnis

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:41 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Kebijakan fiskal akan difokuskan pada perluasan basis perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menjawab pandangan salah satu fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.

"Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, perluasan basis pajak akan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi. Langkah itu ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Di sektor kepabeanan dan cukai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah guna memperkuat penerimaan negara. Strategi tersebut mencakup digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan kegiatan audit serta penindakan, hingga pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Ia menegaskan berbagai upaya tersebut tetap dijalankan dengan menjaga iklim investasi, mendorong ekspor, dan memastikan aktivitas dunia usaha tetap berjalan lancar.

Sepanjang semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Purbaya memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98,8 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan mengalami shortfall sekitar Rp46,9 triliun. Meski demikian, nilai kekurangan itu jauh lebih rendah dibandingkan shortfall pada 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun.