Purbaya soal Tunda Impor Mobil Pikap untuk Kopdes Merah Putih: Kami Ikuti Pak Dasco Saja

• 

• Bisnis

Selasa, 24 Februari 2026 - 23:05 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sepakat dengan permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India. Diketahui mobil tersebut untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dasco sebelumnya berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor tersebut. Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Dirinya pun meyakini Presiden akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

“Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut. Bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri, termasuk otomotif..

“Menurut saya, harusnya sih Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini,” ujar dia.

Kabar mengenai langkah impor pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio ‎.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.‎ Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Namun, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan perusahaannya siap mengikuti pesan dari DPR RI untuk menunda impor mobil pikap dari India. Ia pun memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan. (Ant)